Ikut Aturan: Media Mau Jadi Mitra Pemerintah Harus Terdaftar Dewan Pers

Seiring kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers  untuk para media , cetak, elektronik,  agar mendaftarkan medianya ke Dewan Pers dan Wartawan diharuskan mengikuti Uji Kompetensi  Wartawan(UKW) mulai dilakukan para perusahaan media , regional ,  lokal, dan Nasioanal.

Seperti halnya di kehumasan daerah kabupaten Wajo Sulawesi Selatan telah menerima surat edaran Dewan Pers, agar melayani media yang terdaftar di dewan pers untuk mendapatkan kontrak langganan dan berupaya agar media bisa terverifikasi Administrasi dan Faktual.

Kasubag Humas  Dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Wajo, Andi Gusti  Sam , yang ditemui di ruangannya oleh wartawan media Nasional  Pantau Terkini .co.id, untuk dikonfirmasi adanya kebijakan melayani media yang terdaftar di Dewan Pers, membenarkan dan hanya mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah, ucapnya.

“Kita mengikuti  aturan yang berlaku , karena meman ada aturan Dewan Pers dan BPK,  agar hanya melayani Media yang terdaftar di Dewan Pers agar mudah di kontrol dan meminimalisir media abal-abal,  dan hal serupa juga diberlakukan di Humas Pemda Wajo, kalaupun belum terverifikasi yang penting terdaftar dulu dan berupaya terverifikasi, intinya tetap kita ada kebijakan kepada media yang mau berkembang, utamanya media online, ”kata Andi Gusti Sam

Juga ditambahkan oleh Andi Gusti bahwa secara bertahap, media koran pada 2019 mulai dikurangi, seperti koran bulanan sesuai rekomendasi Inspektorat dan BPK, kecuali harian masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan juga dikurangi secara bertahap kedepannya dan beralih ke media online,” jelasnya