Type to search

INFO PEMERINTAHAN

Pertama Buat Perda Pengelolaan Gas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Belajar di DPRD Wajo

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Selasa (9/04/19) dalam rangka kordinasi dan sinkronisasi kebijakan transpransi di sektor industri ekstraktif migas.

Wakil Bupati Wajo, H Amran SE, yang turut menerima kunjungan Kementrian mengatakan Kabupaten Wajo dikarunia sumber daya alam berupa gas bumi menjadi objek ekstraktif yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel dan
partisipatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karenanya Pemerintah Kabupeten Wajo telah menetapkan peraturan daerah dan akan segera membentuk tim transparansi untuk mendorong terbukanya akses informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif migas di kabupaten Wajo,” ungkapnya.


Ketgam: Penyerahan Cendramata oleh Wakil Ketua DPRD Wajo, H Risman Lukman, kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Agus Harianto.

Lanjut Amran SE tim ini akan mentransfer atau bertugas dalam melakukan permintaan data dan informasi dan analisis serta sosialisasi dan publikasi dan informasi yang terkait dengan ruang lingkup transparansi tata kelola migas di kabupaten Wajo.

“Sungguh besar harapan kami kepada pihak kementerian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia dalam hal ini difusi bidang koordinasi pengelolaan energi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan strategi yang selanjutnya dan akan optimalkan dalam pelaksanaan transparansi tata kelola industri ekstraktif di kabupaten Wajo,” harapnya.


Ketgam: Wakil Bupati Wajo, H Amran SE bertukar cenderamata dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Agus Harianto.

Sementara Pihak Kementerian, Agus Harianto mengungkapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Wajo dan DPRD yang telah dapat mengesahkan Perda Nomor 16 Tahun 2018 mengenai tata kelola industri migas yang lahir tanpa adanya campur tangan dari Kementrian.

“Kabupaten Wajo ini selangkah lebih maju. Makanya ami kesini ingin belajar dan berdiskusi mengenai payung hukumnya. Karena sesuai dengan program kerja kami, di tahun 2019 ini kami akan membentuk perda di beberapa daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Didamping itu, lanjut Agus, kedatangannya juga untuk memberikan gambaran umum mengenai mengenai IT secara umum dan di daerah.

Sementara Wakil Ketua DPRD Wajo, Risman Lukman, menyampaikan Perda No 16 Tahun 2019 telah ditetapkan dan di sahkan secara bersama-sama mengingat urgensi di bentuknya perda migas dikarenakan adanya blok migas yang ada di 2 kecematan di Kabupaten Wajo.

Namun pemerintah daerah secara rinci tidak mengethaui data dan informasi dari pengelolaan migas di kabupaten wajo maupun pengelolaan lingkungan hidup oleh kontraktor pelaksana migas hal ini dikarenakan tdk adanya adanya keweajiban kepada pelaku industri elstraktof migas untuk menyampaikan ke pemerintah daerah.

“Substansi yang diatur dalam Perda adalah kewajiban dari perusahan industri ekstraktif migas untum menyampaikan data dan informasi terkait dengan proses dan hasil eksplorasi dan eksploitasi, pendapatan daerah, pengelolaan lingkungan hidup dan tim tranparasi,” jelasnya.

 

Laporan : Humas  DPRD Wajo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *