Dikuasai Mantan Pejabat, Dewan Desak Pemkab Wajo Tertibkan Randis
Ratusan kendaraan dinas (Randis) Pemkab Wajo ditemukan belum tertib oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diantaranya terdapat masih dikuasai pihak lain, alias mantan pejabat.
Ketua DPRD Wajo sementara, Andi Alauddin Palaguna, S.Sos menyampaikan, persoalan aset tersebut mesti diberikan perhatian khusus oleh Pemkab Wajo. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu saja.
“Bagaimana pun caranya, harus diambil itu (Randis, red) kalau tidak akan menjadi temuan BPK setiap tahunnya,” ujarnya kemarin.
Maka dari itu, Pemkab Wajo melakukan sikap tegas dalam menarik semua randis digunakan pihak lain itu.Sebab ada pejabat ASN tidak mendapatkan randis.
“Randis itukan menjadi menunjang ketika bekerja. Pengguna harus jelas bukan untuk mantan pejabat,” tuturnya.
Temuan BPK tersebut dibenarkan Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wajo, Andi Miharah.
Kata dia, pihak lain yang dimaksud dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu merupakan mantan pejabat.
“Masih banyak Randis belum dikembalikan sampai sekarang. Cuma jumlah totalnya belum kita punya. Kita masih menunggu laporan dari pengguna barang disetiap perangkat daerah terkait Randis itu,” terangnya.
Namun berdasarkan data sementara dimilikinya, randis yang belum dikembalikan, diantaranya masih dikuasai oleh mantan penjabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.
“Sisa satu kalau di dewan. Mantan unsur pimpinan DPRD periode periode 2004 – 2009. Ini sudah sering disurati tapi tidak pernah direspon,” tandasnya.
Selain randis dikuasai mantan pejabat. Pihaknya juga tengah melakukan penataan randis yang belum dilengkapi surat pernyataan penanggung jawab.
“Untuk sekretariat daerah masih ada 30 randis dipakai tidak ada surat pernyataan penanggung jawab. Harusnya ada surat begini, agar jelas siapa yang pegang randis,” tutupnya.
Laporan : Humas DPRD Wajo