Dewan Minta Solusi Pembangunan Pasar Tempe
Share
WAJO – Anggota Komisi III DPRD Wajo H Mustafa meminta agar pembangunan Pasar Tempe harus transparan. Ia berharap ada solusi yang dihadirkan untuk kelanjutan pembangunannya, 23 Februari 2021.
Ia mengatakan, persoalan Pasar Tempe akhir-akhir ini menjadi topik dan isu pembicaraan yang hangat seharusnya dibuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya secara transparan dan juga ada solusi untuk hal tersebut.
Karena saat ini, kata dia, tidak bisa dipungkiri dalam rencana pembangunan Pasar Tempe tersebut terkesan ada hal yang menjadi kendala atau sedikit masalah di dalamnya seperti pesoalan rekanan yang sebelumnya dianulir sebagai pemenang dan belakangan keluar surat rekomendasi atau penyampaian dari pihak Kementrian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulsel untuk dihentikan sementara dan akan dilakukan tender ulang atau lelang ulang proyek.
“Harapannya masalah-masalah terkait apapun soal Pasar Tempe ini agar ada tindak lanjut atau solusi yang bisa diberikan pihak pemerintah agar pembangunan ini segara berlanjut dan berjalan dan ini bisa menjadi salah satu ikon pasar di Wajo kedepannya,” katanya.
Tak hanya solusi yang harus ada, Politisi Gerindra itu menambahkan proyek Pasar Tempe harus dilakukan koordinasi lebih lanjut, baik itu pihak Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulsel, Dirjen Kementrian PUPR pusat dan instansi terkait.
“Pasar itu kan bangunan publik, jadi sebaiknya baik itu rekanan, PPK, perencanaan dan lain-lainnya ini harus ada transparansi baik itu mulai dari perencanaan agar studi kelayakan yang bisa dipertanggungjawabkan, bgitu pula amdal sampai pada proses tender harus sesuai Perpres atau aturan undang-undang,” ungkapnya.
“Ini biar menjadi lebih jelas dan terbuka selebar-lebarnya tidak seperti saat ini rekanan sebelumnya dianulir tapi distop lagi dan akan dilelang ulang proses tender. Jangan sampai didalam rencana proyek pembangunan ini ada hal atau indikasi yang mengarah adanya unsur permainan atau kecurangan yang terjadi didalamnya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua komisi lll DPRD Wajo Taqwa Gaffar mengatakan, persoalan Lasar Tempe ini pihak DPRD Wajo rencana akan melakukan kunjungan langsung ke pusat dalam hal ini pihak Kementrian PUPR di Jakarta termasuk untuk membahas soal Pasar Tempe tersebut dan juga DAS Siwa Kecamatan Pitumpanua.
“Namun itu batal untuk sementara waktu karena pihak pusat belum adanya undangan penyampaian untuk menerima kunjungan karena masih suasana pandemi Covid-19 dan juga diharuskan adanya hasil tes PCR yang menyatakan hasil negatif untuk tamu yang akan berkunjung,” kata Politisi NasDem itu
Sumber: Pedoman Media