Type to search

INFO PEMERINTAHAN POLITIK

Dewan Minta Bupati Evaluasi Sekretaris Dinas Pendidikan Wajo

WAJO – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, AD Mayang, mengaku geram saat mengetahui adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dengan modus jual beli Id Card yang dilakukan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wajo, Mahmud Bara, kepada sejumlah guru di Kabupaten Wajo.

Ia meminta kepada Bupati Wajo, Dr Amran Mahmud untuk melakukan evaluasi atas kinerja dari bawahannya tersebut. Jika terbukti melakukan indikasi dugaan Pungli maka Bupati sebaiknya mencopot, Mahmud Bara dari jabatan Sekretaris Disdikbud Kabupaten Wajo.

“Ini tidak bisa dibiarkan sebab akan merusak tatanan pemerintahan. Harus dievaluasi, jika terbukti maka harus dicopot,” ujarnya, Rabu (30/6/2021).

Legislator dari Partai Demokrat itu mengatakan, dalam waktu dekat ini, ia telah menjadwalkan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pejabat Disdikbud.

Hal itu bertujuan untuk menggali informasi dugaan Pungli yang terjadi di Disdikbud. “Insya Allah hari Jumat, 2 Juli 2021 kita jadwalkan RDP bersama Disdikbud,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah tenaga guru dibawah naungan Disdikbud Kabupaten Wajo mempertanyakan adanya pengadaan kartu identitas atau ID Card.

Hal itu diutarakan oleh salah satu tenaga guru Sekolah Dasar (SD), berinisial K. Menurutnya, perintah untuk membuat kartu identitas tenaga guru ini, merupakan perintah Sekretaris Disdikbud Wajo, Mahmud Bara.

Bahkan, orang nomor dua di lingkup Disdikbud, disebut menyediakan atau memfasilitasi tenaga guru yang ingin membuat kartu. Alasannyapun untuk mempermudah guru dari berbagai kecamatan untuk membuat kartu identitas.

“Kalau tidak ingin repot cukup kirim datanya ke orang yang ditunjuk. Kualitasnya juga sangat tipis, hanya menggunakan kertas biasa kemudian di laminating,” jelasnya.

Pembuatan kartu identitas difasilitasi Mahmud Bara itu, dikeluhkan lantaran dibanderol dengan biaya tidak wajar. Sangat mahal, disinyalir hanya mementingkan keuntungan.

“Rp50 ribu per kartu. Tidak masuk akal. Harga tidak sesuai dengan kualitas,” bebernya.

Sumber: Rakyat Sulsel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *