Merugi, Petani Minta Pertanggungjawaban BBWS Pompengan Jeneberang

DPRDWAJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Wajo, menerima aspirasi dari Masyarakat Gilireng, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama aliansi mahasiswa terkiat puluhan hektar sawah dan perkebunan yang merugi akibat terendam air dari dampak pembangunan bendungan Gilireng. Kamis,25/11/2021

Aspirasi diterima oleh Ketua Komisi II H.Sudriman Meru dan H.Anwar MD bersama pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang yang datang langsung dari Makassar.

Selaku Ketua Tim penerima aspirasi,Sudirman Meru membacakan surat aspirasi dan mempersilahkan Kordinator aspirator menyampaikan aspirasinya.

Satrio Arianto selaku Kordinator aspirasi meminta pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memberikan solusi kepada warga yang lahannya terbenam air dari bulan Maret sampai pada hari ini ,ungkapnya

“Kedatangan pihak BBWS Pompengan Jeneberang bisa mencarikan kami solusi dari dampak pembangunan Bendungan Gilireng yang mengakibatkan kerusakan lahan di Desa Arajang.

Lanjutnya kalau sekarang memasuki masa tanam, tapi tidak bisa dikelola lahannya karena terbenam air, “mereka mau mengadu dimana, mata pencaharian untuk menghidupi keluarga hanya bergantung pada pertanian itu,”paparnya sambil memperlihatkan video visual melalui layar, luas lahan yang terendam air.

Menanggapi keluhan masyarakat pihak Pengadaan tanah PUPR Provinsi Samuel Talunggung, akan berjuang dan mengawal sendiri aspirasi masyarakat dan mengurus sendiri ke Kementerian PUPR di Jakarta, untuk lahan warga yang terendam air untuk ganti rugi, uajrnya

“Saya sendiri yang akan ke Kementerian PUPR di Jakarta meminta anggaran ini, dan endingnya harus ada tahun depan, dan juga bulan depan pada bulan 12 kita akan turunkan tim melakukan pendataan dari dampak itu”kata Samuel Talunggung

Anggota DPRD Wajo, H.Anwar MD, secara tegas meminta pihak balai BBWS Pompengan Jeneberang betul-betul menindaklanjuti aspirasi warga dan kalau perlu melibatkan anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk duduk bersama, pintanya

Menutup aspirasi H.Sudirman Meru menjabarkan hasil pertemuan kalau berikan waktu pihak PUPR dan BBWS turun melakukan pengukuran sampai batas bulan depan, karena ada proses.

“Bulan depan pihak BBWS akan menurunkan tim melakukan survei dan pendataan dan harapan kita Tahun depan sudah ada hasil tindaklanjut,” tutupnya

Sumber: Info Channel Nasional