Type to search

Alat Kelangkapan DPRD Wajo Terhambat, Demokrat Belum Usulkan Wakil Ketua

Share

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo hingga kini belum terbentuk. Pasalnya, pembentukan pansus tatib DPRD masih terkendala dengan belum lengakapnya pertai politik mengajukan nama yang direkomendasikan untuk mengisi jajaran wakil ketua dewan.

“Kita masih menunggu nama dari Partai Demokrat yang akan mengisi ketua Fraksi dan Wakil ketua DPRD,” ujar Andi Muh. Alauddin Palaguna, Ketua DPRD sementara kepada Radar SulSel, Selasa (10/9/2019)

Jika semuanya sudah terbentuk, maka DPRD akan segera membentuk pansus tatib DPRD, untuk kemudian menentukan alat kelengkapan DPRD, seperti Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan lainnya. Andi Alauddin mengaku tidak faham kenapa hingga kini Partai Demokrat belum menyetorkan nama yang akan menduduki posisi tersebut.

“Saya tidak bisa memberikan komentar, karena itu urusan internal Partai Demokrat,” jelasnya.

Sementara itu, Ardiansyah Rahim, salah satu pengurus DPD Partai Demokarat Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa nama yang akan menduduki wakil ketua DPRD dan Ketua Fraksi, merupakan domain kebijakan DPP Partai Demokrat. Hal ini sebagaima diatur dalam Juklak DPP Partai Demokrat Nomor : 01/JUKLAK/DPP/VII/2019 tentang

Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta  Pengajuan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat.

Berdasarkan Juklak tersebut DPC Partai Demokrat Kabupaten

 Wajo sudah mengajukan usulan tiga nama ke DPP melalui DPD Partai Demokrat SulSel. Salah satunya Ir. H. Andi Sainurdin Husaini untuk mengisi jajaran wakil ketua DPRD Wajo.

“Jadi hingga kini kita masih tunggu SK DPP Partai Demokrat tentang penetapan unsur pimpinan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Wajo. Melalui kesempatan ini juga selaku pengurus DPD meminta pengertian dan kesabaran semua pihak jika sampai hari ini SK DPP belum turun karena adanya kesibukan di DPP Partai Demokrat terkait dengan perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke 18 pada tanggal 9 September 2019, sehingga mungkin mengganggu agenda kegiatan DPRD Kabupaten Wajo,” pungkansya. 

Laporan : Humas DPRD Wajo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.