Type to search

Buruh di Wajo Sayangkan Iuran Kenaikan BPJS, Legislator Wajo Sebut Kenaikan Iuran Mencekik Warga

Share

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan disoal para buruh di Kabupaten Wajo saat ini.

Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo pun menyampaikan aspirasinya di DPRD Wajo, Rabu (2/10/2019).

Menurut Ketua DPC FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo, Abdul Kadir Nongko menyebutkan kenaikan iuaran justru jauh dari upaya mensejahterakan rakyat.

” Tidak bisa kita pungkiri bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS, sangat jauh dari kelayakan,” katanya.

Propaganda pemerintah terkait BPJS Kesehatan adalah subsidi kesehatan gratis adalah nonsen. Sebab, iuaran BPJS Kesehatan naik 100%.

Meski demikian, pengelolaan BPJS Kesehatan yang tak transparan pun mejadi polemik di masyarakat.

Abdul Kadir Nongko pun menambahkan, BPJS Kesehatan pun telah bangkrut.

“Data kepesertaan BPJS Kesehatan tak pernah jelas, pengelolaan dananya terksesan tertutup, dan BPJS Kesehatan dikelola oleh 85 persen dokter penjual resep ke rumah sakit,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Nongko memaparkan jumlah dana yang dihimpun BPJS Kesehatan dari masyarakat totalnya Rp 50,4 triliun per tahun, sementara klaim pembayaran per tahunnya Rp 37 triliun.

Sementara, salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo, Elfrianto yang menerima aspirasi pun menyebutkan kenaikan iuaran BPJS Kesehatan amatlah dirasakan oleh masyarakat.

“Ini adalah masalah bersama, kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100 persen malahan memcekik masyarakat kecil, belum naik saja sudah dipersoalkan, apalagi sudah naik,” katanya.

Saat aspirasi buruh di Kabupaten Wajo, perwakilan BPJS Kesejahatan tak hadir.

Laporan : Humas DPRD Wajo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.