Type to search

Demo Tolak UU KPK dan RKUHP, Gedung DPRD Wajo Disita Mahasiswa

Share

Penolakan undang-undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) juga disuarakan mahasiswa di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

Dalam aksi penolakan tersebut, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Wajo menduduki gedung DPRD Kabupaten Wajo, Rabu (25/9/2019). Para mahasiswa bahkan menyita Gedung DPRD Kabupaten Wajo dengan memasang spanduk yang bertuliskan “Gedung Ini Disita”.

Tak hanya menolak UU KPK dan RKUHP, para mahasiswa juga menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Aksi mahasiswa tersebut juga diwarnai pembakaran ban di depan Gedung DPRD Kabupaten Wajo. Setelah itu, delapan anggota dewan mengajak untuk masuk di dalam gedung.

“Kami meminta Presiden Jokowi dan DPR RI untuk menunda revisi undang-undang KPK dan RKUHP, karena akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia,” tegas koordinator aksi, Andi Reski Arya.

Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Firman Parkesi di hadapan mahasiswa menyampaikan sikap penolakan yang sama. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para mahasiswa tersebut.

Laporan : Humas DPRD Wajo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.