*Soroti Sejumlah Permasalahan Krusial
WAJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wajo Tahun Anggaran 2024, Rabu, 21 Mei 2025. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk sebelumnya.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi bersama Wakil Ketua I Andi Merly Iswita dan Wakil Ketua II, Andi Muh Rasyadi dan dihadiri Bupati Wajo, Andi Rosman , Forkopimda, dan Kepala OPD.Dalam rapat paripurna, DPRD menyoroti sejumlah permasalahan krusial.
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah tingginya angka anak tidak bersekolah yang mencapai 12.000 anak pada tahun lalu. Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami meyakini, rekomendasi ini bukanlah kritik, melainkan tawaran perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan responsif,” ungkap Firmansyah Perkesi.
Dalam dokumen rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus, Ambo Dalle, sektor pendidikan menjadi perhatian serius DPRD. Selain tingginya angka putus sekolah, akses pendidikan yang belum merata dan kekurangan guru di wilayah terpencil menjadi catatan penting.
DPRD juga menyoroti perlunya optimalisasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, serta perbaikan sistem pendataan tenaga operator sekolah.Di bidang kesehatan, DPRD menilai indeks kesehatan belum mencerminkan capaian yang komprehensif.
Rekomendasi konkret yang diajukan antara lain peningkatan pelatihan SDM tenaga medis secara berkala dan penguatan layanan kesehatan berbasis digital untuk efisiensi pelayanan.
“Perlu ada penataan ulang terhadap indikator kinerja utama rumah sakit, seperti BOR, LOS, TOI, dan lainnya. Kami merekomendasikan agar LKPJ menyajikan indikator kinerja pelayanan secara terbuka dan kuantitatif untuk setiap jenis layanan,” jelas Ambo Dalle dalam dokumen rekomendasi.
Salah satu rekomendasi yang menonjol adalah usulan peningkatan status beberapa puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap, termasuk Puskesmas Salobulo dan Puskesmas Parigi. DPRD juga mendorong pengembangan Puskesmas Ramah Anak di seluruh kabupaten.
Di sektor infrastruktur, DPRD mengharapkan peningkatan kualitas pembangunan jalan, jembatan, dan drainase agar lebih tahan lama dan sesuai standar teknis. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksana kegiatan juga menjadi poin penting untuk memastikan hasil pekerjaan maksimal.
“Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR-P diharapkan menyusun rencana tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan tampung lingkungan,” jelas Ambo Dalle.
Aspek keselamatan dan mitigasi bencana tak luput dari perhatian DPRD. Dewan merekomendasikan penambahan anggaran untuk pengadaan sistem peringatan dini (Early Warning System) yang akan dipasang di titik-titik rawan bencana, serta penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana.
“Karena terdeteksi banyak alat proteksi kebakaran yang tidak berfungsi, kami merekomendasikan penambahan anggaran untuk pengadaan alat proteksi kebakaran,” tegas Ambo Dalle
Selain itu, peningkatan kesejahteraan petugas Satpol PP dan Damkar juga menjadi fokus rekomendasi. DPRD menekankan pentingnya peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan untuk memastikan program infrastruktur terintegrasi.
Evaluasi triwulan terhadap realisasi fisik dan keuangan secara terbuka juga direkomendasikan untuk mengurangi praktek penganggaran copy-paste.”Kita semua memikul amanah yang sama, untuk menghadirkan perubahan, menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus senantiasa dijaga dalam bingkai kemitraan yang konstruktif,” pungkas Ambo Dalle.
Diakhir acara, Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi menyerahkan rekomendasi LKPJ Bupati Wajo Tahun 2024 ke Bupati Wajo, Andi Rosman untuk ditindaklanjuti sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya.(Humas DPRD Wajo)