Ketua DPRD Wajo Dampingi Bupati Terima Opini WTP ke-12 dari BPK

Share

MAKASSAR — Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, mendampingi Bupati Wajo, H. Andi Rosman, dalam menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, di Kantor BPK Sulsel, Makassar, Rabu (4/6/2025) pukul 16.15 WITA.

Dalam keterangannya, Ketua DPRD Wajo menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP yang berhasil dipertahankan untuk ke-12 kalinya dan 10 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Menurutnya, prestasi ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif berjalan baik dan produktif.

“Ini adalah hasil kerja sama dan komitmen bersama antara Pemda dan DPRD dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Firmansyah.

Anggota DPRD dua periode itu menambahkan bahwa DPRD Wajo senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dengan pendekatan konstruktif demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Kami di DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberi dukungan agar program pembangunan berjalan sesuai aturan dan bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” lanjutnya.

Politisi Gerindra itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN di Pemkab Wajo atas dedikasi dan kerja keras mereka yang memungkinkan raihan WTP secara konsisten.

“Ini bukan pekerjaan ringan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD, inspektorat, dan tim penyusun laporan keuangan yang telah bekerja secara profesional,” ucapnya.

Ketua DPRD berharap capaian ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan di Wajo.

Dengan raihan opini WTP ini, Kabupaten Wajo kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik di tengah berbagai tantangan.(Humas DPRD Wajo)