WAJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menegaskan komitmennya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, menyusul penyerahan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (31/3/2026).
Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, yang turut hadir dalam penyerahan tersebut, menyampaikan bahwa langkah pemerintah daerah menyerahkan LKPD tepat waktu merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap proses pengelolaan APBD berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penyerahan LKPD ini menjadi indikator awal komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. DPRD akan terus mengawal proses ini, termasuk hasil audit yang nantinya dikeluarkan oleh BPK,” ujarnya.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan opini dari BPK sebagai bentuk kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan disiplin anggaran, serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Firmansyah Perkesi.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap laporan keuangan yang telah diserahkan. Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo.
DPRD Wajo pun menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Humas DPRD Wajo)