WAJO — Sejumlah warga Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Wajo terkait penghentian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini mereka terima. Aspirasi tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, Ferdy Surachmat, dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi IV pada Senin (30/6/2025).

Perwakilan warga yang juga menjadi pembawa aspirasi, Indo Ungka, mengaku heran karena dirinya tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan PKH, padahal sebelumnya masih terdaftar dan menerima bantuan tersebut hingga tiga bulan terakhir.

“Saya tanya ke pendamping PKH, katanya saya tidak menerima lagi karena punya anak yang PNS. Tapi saya tidak satu kartu keluarga dengan anak saya,” ungkapnya di hadapan anggota dewan.

Indo Ungka juga menuturkan bahwa kondisi ekonominya masih layak sebagai penerima bantuan, bahkan menurutnya masih banyak warga lain yang secara ekonomi lebih sejahtera namun masih menerima PKH.

“Di kampung saya, ada sekitar 30 orang yang tidak terima lagi. Padahal, masih ada yang lebih mampu justru masih terdata sebagai penerima,” jelasnya.

Ia pun berharap, melalui penyampaian aspirasi ini, pihak DPRD bisa membantu memperjelas statusnya dan warga lainnya dalam program tersebut.“Semoga dari sini ada kejelasan, dan kami bisa kembali terdaftar sebagai penerima bantuan,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, Ferdy Surachmat, menyampaikan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut penyebab warga tidak lagi menerima PKH. Ia juga berjanji akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dinas sosial dan pendamping PKH.“Tunggu maki, nanti kami hubungi kalau sudah ada informasi,” ujar Ferdy.

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, evaluasi dan perubahan data penerima sering menjadi polemik di tengah masyarakat.(Humas DPRD Wajo)