WAJO – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali dikeluhkan warga saat Reses Masa Sidang III Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi PPP-Gelora, Amran, di Dusun Tanatempare’e, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Rabu (15/7/2026).

Reses tersebut dihadiri Camat Tanasitolo, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Wajo, Sekretaris Desa Palippu, serta warga dari Desa Palippu, Mario, Wajoriaja, dan Pakkana.

Selain persoalan listrik dan infrastruktur, warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG subsidi. Gas tersebut sering tidak tersedia di pangkalan maupun pengecer. Ketika tersedia, harganya melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mencapai Rp30.000 per tabung.

“Gas tiga kilogram sekarang sangat susah dicari. Kalau pun ada, harganya bisa sampai Rp30 ribu bahkan lebih. Kami masyarakat kecil sangat terbebani karena kebutuhan memasak setiap hari bergantung pada gas subsidi,” ungkap salah seorang warga.

Menanggapi keluhan itu, Amran menegaskan LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan sehingga distribusinya harus tepat sasaran.

“Kelangkaan LPG subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah bersama Pertamina harus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Amran.

Ia menilai perlu ada penelusuran penyebab kelangkaan, apakah karena keterbatasan pasokan, distribusi tidak lancar, atau adanya penyimpangan di rantai distribusi.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus aktif melakukan pengawasan terhadap pangkalan maupun jalur distribusi.

“Kami meminta Pemkab Wajo bersama Pertamina dan aparat terkait segera melakukan inspeksi lapangan. Apabila ditemukan penjualan di atas ketentuan atau distribusi tidak tepat sasaran, harus dilakukan penindakan sesuai aturan. Subsidi dari negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Amran memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius DPRD dan akan dibahas bersama instansi terkait.

“Kami akan meminta penjelasan dari pemerintah daerah dan Pertamina mengenai kondisi distribusi LPG 3 kilogram di Wajo. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan pokok mereka tersedia dengan harga yang wajar. Kami akan mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata,” pungkasnya.

(Humas DPRD Wajo)