WAJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Ruang Paripurna DPRD Wajo, Senin (2/2/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses benar-benar terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita, didampingi Wakil Ketua II H.A. Muh. Rasyadi, serta dihadiri anggota DPRD Wajo dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Satpol PP dan Damkar, serta pimpinan RSUD Lamadukelleng dan RSUD Siwa.

Pembahasan Pokir mencakup berbagai sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga pelayanan sosial dan ketertiban umum. Namun, forum tersebut juga diwarnai sejumlah catatan kritis dari anggota DPRD terkait keseriusan OPD dalam merespons aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD Wajo, H. Ibnu Hajar, secara tegas menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam rapat penting tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan OPD sangat krusial karena mereka memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan.

“Penelaahan Pokir ini bukan sekadar formalitas. Kepala OPD harus hadir langsung agar hasil pembahasan dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara konsisten, tanpa menimbulkan perbedaan persepsi di tahap implementasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi OPD saat kegiatan reses berlangsung, yang seharusnya menjadi momentum penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Reses adalah sumber utama Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Ketidakhadiran OPD menjadi evaluasi serius karena dapat memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan,” tambahnya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Wajo lainnya, Drs. Andi Rustam, mengkritik pola perencanaan pembangunan yang dinilai masih didominasi pihak eksekutif. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran konstitusional dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga aspirasi masyarakat harus menjadi dasar utama dalam penyusunan program.

“Pokir DPRD merupakan representasi langsung dari kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi harus menjadi patron utama dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Pimpinan DPRD Wajo menegaskan bahwa rapat penelaahan Pokir merupakan bagian penting dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, sekaligus upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. DPRD berharap seluruh OPD dapat lebih serius, responsif, dan konsisten dalam mengakomodasi hasil Pokir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Melalui forum ini, DPRD Wajo kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan pembangunan agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memastikan setiap program yang dirancang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Wajo.(Humas DPRD Wajo)