WAJO – Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi Golkar, Andi Rustan, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Forum Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Kantor Bapperida Wajo, Rabu (11/3/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2027.

Dalam kesempatan itu, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V tersebut menegaskan pentingnya keselarasan antara program pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Menurutnya, forum OPD harus menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan yang selama ini disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD.

Andi Rustan menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Bola. Ia menilai daerah tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam program mitigasi bencana yang dirancang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kami meminta agar wilayah rawan banjir di Kecamatan Bola dimasukkan dalam prioritas program penanganan bencana. Aspirasi ini hampir selalu muncul setiap kali kami melakukan reses bersama masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap bantuan pascabencana tidak hanya difokuskan pada distribusi logistik makanan, tetapi juga dapat mempertimbangkan bantuan dalam bentuk dana agar lebih fleksibel dan tepat guna bagi warga terdampak.

Selain itu, Andi Rustan turut memberikan sejumlah masukan kepada organisasi perangkat daerah lainnya. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ia meminta adanya penertiban terhadap ternak liar yang kerap merusak kebun dan fasilitas masyarakat. Ia juga menyoroti aktivitas pengamen di sejumlah ruang publik yang dinilai mulai mengganggu ketertiban.

Sementara kepada Dinas Sosial, ia menekankan pentingnya validasi dan akurasi data penerima bantuan agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan transparan.

Di sektor kesehatan, Andi Rustan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di beberapa Poskesdes atau Posyandu serta memastikan ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan dasar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Ia juga menyinggung kondisi keuangan rumah sakit daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, manajemen rumah sakit harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi beban utang yang ada agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

“Kita berharap rumah sakit memiliki strategi nyata untuk menekan beban utang. Jangan sampai persoalan finansial justru menghambat masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” tegasnya.(Humas DPRD Wajo)